RESMI DIBUBARKAN KOALISI PRABOWO SANDI SETELAH PENOLAKAN SIDANG MK

kompasqq

Calon Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Koalisi Sejahtera dan Adil Indonesia telah berakhir. Koalisi ini sebelumnya didukung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat. Keempat partai mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019. "Prabowo pada pertemuan dengan para pemimpin partai koalisi mengatakan bahwa koalisi Adil Makmur di Indonesia telah berakhir, dan bahwa BPN Prabowo-Sandi telah selesai," kata Muzani di Pusat Media Prabowo-Sandi, di Jakarta, Jumat (28/6).

Pembubaran koalisi diumumkan hanya sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua klaim Prabowo-Sandi dalam perselisihan tentang hasil pemilihan presiden 2019 pada 27 Juni. Muzani mengatakan bahwa dengan berakhirnya koalisi, masing-masing pihak memiliki hak untuk menentukan arah politik masing-masing. Prabowo yang dipanggil Muzani juga menyampaikan permintaan maaf kepada partai koalisi dan pendukung Prabowo-Sandi. "Prabowo mengaku bertanggung jawab, jadi dia menyampaikan permintaan maaf kepada semua elemen masyarakat dan pendukungnya di setiap kampanye dan menjadi modal yang kuat," katanya.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, menyatakan bahwa koalisi Adil dan Próspera di Indonesia masih ingin terus bersama meskipun faktanya pemilihan presiden tahun 2019 telah selesai. "Prinsipnya kita masih ingin bersama," kata Sohibul di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta. Sohibul setuju bahwa koalisi Adil Makmur Indonesia dibentuk untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden 2019.

Ketika pemilihan presiden tahun 2019 berakhir, Sohibul melanjutkan, maka masing-masing partai akan menentukan jalannya sendiri. Meski begitu, Sohibul percaya bahwa semua partai politik yang mendukung koalisi Prabowo-Sandi masih memiliki semangat untuk bekerja sama. "Tentu saja, dengan cara lain, yaitu, jika sekarang koalisi diformalkan secara formal, mungkin nanti, apa yang akan disebut kelompok itu, kan?" Sohibul berkata.

Sehubungan dengan kepemimpinan politik PKS setelah pemilihan presiden 2019, Sohibul tidak ingin banyak bicara. Dia mengatakan bahwa sikap PKS kemudian akan ditentukan oleh Dewan Syuro.

Sohibul mengatakan dia tidak bisa menentukan sikap PKS selanjutnya, termasuk kemungkinan hilangnya posisi kepemimpinan MPR jika partai memutuskan untuk menjadi oposisi. Saat ini, PKS diwakili oleh Hidayat Nur Wahid, yang menjabat sebagai Wakil Presiden MPR. Sohibul mengatakan bahwa masalah koalisi dan kepemimpinan MPR pertama kali dibahas dengan 66 anggota Dewan Syuro.

"Itu tergantung pada Dewan Shuro, kita belum di sini, jangan buru-buru, pelantikan akan berlangsung pada 20 Oktober, harap tenang," kata Sohibul.

Sebelumnya, sekretaris jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, telah menyatakan bahwa Koalisi Adil dan Sejahtera Indonesia telah menyimpulkan, karena keputusan Mahkamah Konstitusi menolak semua klaim Prabowo-Sandiaga dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden. 2019, pada 27 Juni. "Kemarin, setelah Mahkamah Konstitusi mengangkatnya, tidak ada lagi calon presiden, satu-satunya presiden terpilih, ada calon presiden yang tidak dipilih, sehingga koalisi untuk calon presiden berakhir," kata Hinca di kediaman Prabowo. , Jalan Kertanegara. Jakarta, Jumat (28/6).